AFITA CONSULTANT – Strategic Partner in Licensing & Compliance
Landasan Hukum
- Landasan Hukum: PP No. 28 Tahun 2025 (Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) dan peraturan turunan Kemhub.
- SIUJPT wajib dimiliki untuk KBLI 52291 (Jasa Pengurusan Transportasi) dan diterbitkan oleh pemerintah provinsi (Gubernur).
- Masa Berlaku: SIUJPT berlaku selama perusahaan beroperasi, selama laporan rutin disampaikan.
- Sistem Pengajuan: Seluruh pengajuan melalui OSS (Online Single Submission) RBA.
- Kewajiban: Wajib mengasuransikan tanggung jawab hukum (liabilitas) terkait kegiatan pengurusan transportasi.
- Pelaporan: Perusahaan JPT wajib melaporkan kegiatan usaha kepada Gubernur dan otoritas pelabuhan/bandara setempat.
Proses SIUJPT
Sejak pemerintah memberlakukan sistem OSS (Online Single Submission), proses perizinan usaha di Indonesia menjadi lebih terintegrasi, cepat, dan terpusat. Oleh karena itu, pelaku usaha kini dapat mengajukan SIUJPT secara online tanpa harus mendatangi banyak instansi secara langsung. Selain mempermudah proses administrasi, sistem OSS juga membantu perusahaan memantau status perizinan secara lebih transparan dan efisien.
Langkah 1: Registrasi Melalui Sistem OSS
Pada tahap awal, perusahaan wajib membuat akun melalui sistem OSS di oss.go.id. Setelah proses registrasi selesai, sistem akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar sebagai identitas legal perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai dasar utama dalam pengajuan berbagai jenis perizinan usaha, termasuk SIUJPT. Oleh sebab itu, perusahaan harus memastikan seluruh data yang diinput telah sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan.
Langkah 2: Verifikasi Teknis oleh Dinas Perhubungan
Setelah proses registrasi OSS selesai, tahapan berikutnya adalah verifikasi teknis oleh instansi perhubungan terkait. Pada tahap ini, petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen, validitas data perusahaan, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan regulasi yang berlaku.Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen, perusahaan wajib segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan yang diminta. Sebaliknya, apabila dokumen tidak memenuhi ketentuan, permohonan SIUJPT dapat ditolak atau dinyatakan gagal.Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan seluruh standar usaha, baik administrasi maupun teknis, telah dipenuhi dengan baik sebelum pengajuan dilakukan. Selain itu, seluruh dokumen yang diajukan juga wajib dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.Bahkan, dalam beberapa kondisi tertentu, instansi terkait dapat melakukan audit atau pemeriksaan tambahan selama proses verifikasi berlangsung. Dengan demikian, perusahaan perlu mempersiapkan seluruh data dan dokumen secara lengkap sejak awal.
Langkah 3: Penerbitan atau Penolakan SIUJPT
Setelah seluruh tahapan verifikasi selesai dan dinyatakan memenuhi persyaratan, SIUJPT akan diterbitkan secara elektronik melalui sistem OSS. Selanjutnya, perusahaan dapat mengunduh izin tersebut dalam bentuk digital yang memiliki kekuatan hukum sama dengan dokumen fisik.
Namun demikian, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian data atau pelanggaran persyaratan, permohonan SIUJPT dapat ditolak hingga perusahaan melakukan perbaikan sesuai arahan instansi terkait.
Estimasi Waktu Proses
Secara umum, proses pengurusan SIUJPT memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan, tergantung pada kelengkapan dokumen dan proses verifikasi dari Dinas Perhubungan.
Apabila seluruh persyaratan telah lengkap sejak awal dan tidak terdapat revisi dokumen, proses penerbitan izin biasanya dapat berjalan lebih cepat. Oleh sebab itu, perusahaan wajib memastikan seluruh dokumen administrasi dan teknis telah sesuai sebelum pengajuan dilakukan.
Selain itu, koordinasi yang baik dengan instansi terkait juga sangat penting agar proses perizinan berjalan sesuai target waktu. Dalam hal ini, penggunaan jasa konsultan legal seperti Afita Consultant dapat membantu perusahaan mempercepat proses sekaligus meminimalkan risiko kendala administrasi.
Manfaat Memiliki SIUJPT
Dengan memiliki SIUJPT, perusahaan tidak hanya memperoleh legalitas usaha, tetapi juga mendapatkan berbagai keuntungan kompetitif dalam menjalankan bisnis transportasi.
1. Meningkatkan Kredibilitas Perusahaan
SIUJPT menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi ketentuan hukum dan standar usaha yang berlaku. Oleh karena itu, klien, vendor, dan mitra bisnis akan lebih percaya terhadap profesionalitas perusahaan.
2. Mempermudah Akses Pembiayaan
Selain meningkatkan reputasi usaha, SIUJPT juga menjadi salah satu dokumen penting dalam proses pengajuan pembiayaan ke bank atau lembaga keuangan.
3. Membuka Peluang Kerja Sama dan Tender
Perusahaan yang memiliki SIUJPT lebih mudah mengikuti tender proyek, menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, serta menjadi vendor resmi instansi pemerintah maupun swasta.
4. Memberikan Perlindungan Hukum
Dengan legalitas yang lengkap, perusahaan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan kegiatan operasional maupun menghadapi potensi sengketa usaha.
Risiko Beroperasi Tanpa SIUJPT
Sebaliknya, menjalankan usaha tanpa SIUJPT dapat menimbulkan berbagai risiko serius bagi perusahaan.
1. Sanksi Administratif
Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, perusahaan yang beroperasi tanpa izin dapat dikenakan teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha, hingga pembekuan izin lainnya.
2. Kehilangan Kepercayaan Pasar
Klien profesional umumnya melakukan pemeriksaan legalitas terhadap vendor atau mitra bisnis. Oleh sebab itu, perusahaan tanpa SIUJPT berisiko kehilangan peluang kerja sama bahkan pemutusan kontrak bisnis.
3. Risiko Hukum
Dalam kondisi tertentu, pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum yang lebih berat apabila menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.
4. Hambatan Pengembangan Usaha
Tanpa SIUJPT, perusahaan akan mengalami kesulitan saat membuka cabang baru, bekerja sama dengan perusahaan besar, maupun memperluas jaringan usaha transportasi.
Biaya
Pada dasarnya, pengurusan SIUJPT melalui OSS tidak memerlukan biaya resmi yang besar. Namun demikian, perusahaan tetap perlu mempersiapkan beberapa komponen biaya pendukung.
Biaya tersebut antara lain meliputi:
- Biaya penyusunan dokumen pendukung
- Biaya legalisasi dokumen perusahaan
- Biaya konsultan perizinan
- Biaya operasional verifikasi lapangan
- Biaya administrasi tambahan sesuai kebutuhan usaha
Selain itu, biaya PNBP dan ketentuan administrasi lainnya juga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan pemerintah.
Persyaratan SIUJPT
- NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui sistem OSS.
- Akta Pendirian Perusahaan (PT/CV) yang disahkan Kemenkumham.
- NPWP Perusahaan.
- Bukti domisili kantor (dalam NIB).
- Bukti kepemilikan armada atau kerja sama dengan penyedia armada.
Persyaratan lainnya click here click here
Jasa Pengurusan SIUJPT oleh Afita Consultant
Mengurus SIUJPT membutuhkan pemahaman terhadap regulasi transportasi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan wajib memastikan seluruh persyaratan administrasi dan legalitas terpenuhi sebelum menjalankan kegiatan usaha transportasi secara resmi. Selain itu, proses perizinan yang tepat akan membantu perusahaan meningkatkan kredibilitas dan memperluas peluang bisnis.
Sebagai konsultan perizinan terpercaya, Afita Consultant siap membantu pengurusan SIUJPT secara profesional, cepat, dan sesuai ketentuan terbaru.
Agar proses pengurusan SIUJPT berjalan lebih cepat dan minim kendala, kami menekankan beberapa hal penting berikut:
-
- Memastikan KBLI Sudah Sesuai, karena perusahaan wajib memilih KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi. Sebab, kesalahan KBLI sering menjadi penyebab penolakan izin.
- Memastikan seluruh data perusahaan, mulai dari akta, NPWP, hingga alamat usaha, wajib konsisten di setiap dokumen. Dengan demikian, proses verifikasi dapat berjalan lebih lancar dan cepat.
- Melengkapi seluruh dokumen sebelum proses pengajuan dimulai agar tidak terjadi revisi berulang.
- Dengan pengalaman yang kami miliki, familiar dengan sistem OSS dan regulasi transportasi mengurangi resiko pengajuan berulang.
- Memantau status pengajuan secara berkala dan melaporkan kepada perusahaan.
