PI TPT

Static overlay

MORE

AFITA CONSULTANT – Strategic Partner in Licensing & Compliance

 

Persetujuan Impor (PI) Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Persetujuan Impor (PI) Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan persetujuan yang diterbitkan oleh pemerintah kepada pelaku usaha sebagai dasar untuk melakukan kegiatan impor tekstil dan produk tekstil ke wilayah Indonesia. Melalui persetujuan ini, perusahaan dapat mengimpor barang tertentu yang termasuk dalam kategori pembatasan impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pada dasarnya, pemerintah menerapkan mekanisme Persetujuan Impor (PI) TPT untuk mengendalikan arus masuk produk tekstil dari luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengawasi jenis, jumlah, spesifikasi, serta tujuan penggunaan produk tekstil yang akan diimpor.Selanjutnya, PI TPT berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian perdagangan yang mendukung perlindungan industri tekstil nasional. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat mengendalikan masuknya produk impor yang berpotensi mengganggu daya saing industri dalam negeri. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang akan mengimpor tekstil dan produk tekstil yang termasuk dalam kategori pembatasan wajib memperoleh Persetujuan Impor sebelum melakukan pemasukan barang ke Indonesia.Di samping itu, Persetujuan Impor TPT juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan impor. Setelah memperoleh PI, perusahaan dapat melaksanakan proses impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari pengurusan dokumen kepabeanan hingga proses pemasukan barang melalui pelabuhan atau bandar udara yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, PI TPT menjadi salah satu dokumen penting yang mendukung kelancaran kegiatan perdagangan internasional.

 

Fungsi Persetujuan Impor (PI) TPT

Secara umum, Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

1. Memberikan Legalitas Impor

Pertama, PI TPT memberikan legalitas kepada perusahaan untuk melakukan impor tekstil dan produk tekstil secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

2. Mengendalikan Arus Barang Impor

Selanjutnya, pemerintah menggunakan PI TPT untuk mengendalikan jumlah dan jenis produk tekstil yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar dan kapasitas produksi dalam negeri.

 

3. Melindungi Industri Tekstil Nasional

Selain itu, PI TPT membantu pemerintah melindungi industri tekstil nasional dari masuknya produk impor yang berlebihan. Oleh sebab itu, industri dalam negeri memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan bersaing secara sehat.

 

4. Meningkatkan Pengawasan Perdagangan

Di samping melindungi industri nasional, PI TPT juga memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan impor tekstil dan produk tekstil.

 

5. Memberikan Kepastian Hukum

Lebih lanjut, kepemilikan PI TPT memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha karena seluruh kegiatan impor dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

 

Manfaat Memiliki PI TPT

Bagi pelaku usaha, kepemilikan Persetujuan Impor TPT memberikan berbagai manfaat. Selain mempermudah proses impor, PI TPT juga membantu perusahaan menghindari hambatan administrasi, sanksi, maupun penolakan barang di kawasan pabean. Dengan demikian, kegiatan usaha dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

 

Daftar HS Code Wajib membuat PI TPT Tekstil

Sebelum membuat PI TPT Tekstile, kita wajib mengetahui HS Code barang yang di kenakan peraturan larangan dan pembatasan (LARTAS) Impor wajib PI TPT Tekstil. Berikut daftar HS sesuai urutan HS Code Indonesia :

1. HS Code 4011.20.10-Dengan lebar tidak melebihi 450 mm
2. HS Code 5007.10.20-Tidak di kelantang atau di kelantang
3. HS Code 5007.10.30-Dicetak dengan proses batik tradisional
4. HS Code 5007.10.90-Lain-lain
5. HS Code 5007.20.20-Tidak di kelantang atau di kelantang
6. HS Code 5007.20.30-Dicetak dengan proses batik tradisional
7. HS Code 5007.20.90-Lain-lain
8. HS Code 5007.90.20-Tidak dikelantang atau dikelantang
9. HS Code5007.90.30-Dicetak dengan proses batik tradisional
10. HS Code5007.90.90-Lain-lain

Dasar Hukum

• Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1130/M-DAG/KEP/12/2015 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan Luar Negeri
• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

• Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai aturan pelaksana di bidang perdagangan. Melalui peraturan ini, pemerintah mengatur tata kelola kegiatan impor, ekspor, distribusi barang, serta berbagai mekanisme pengawasan perdagangan. Selain itu, peraturan ini juga menjadi dasar bagi penerapan pembatasan dan persyaratan impor terhadap komoditas tertentu, termasuk tekstil dan produk tekstil.

• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai regulasi khusus yang mengatur impor TPT. Peraturan ini ditetapkan pada 30 Juni 2025 dan saat ini berlaku sebagai acuan utama dalam kegiatan impor tekstil dan produk tekstil di Indonesia.Melalui peraturan tersebut, pemerintah mewajibkan importir untuk memiliki Persetujuan Impor (PI) sebelum memasukkan tekstil dan pro

Lama Proses

Pengurusan : 5-7 hari kerja

Persyaratan

1. Izin Usaha Industri (IUI).

2. Tanda Daftar Industri (TDI).

3. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Lain Yang Sejenis.

4. Rencana Impor barang selama 1 (satu) tahun mencangkup jumlah, jenis barang, HS 8 digit, negara asal, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan, dengan di bubuhi materai Rp.10.000,-

5. Surat Pernyataan dari Perusahaan bermaterai Rp.10.000,-

6. Nomor Induk Berusaha (NIB), hubungi Afita Consultant untuk mengetahui KBLI yang sesuai.

Need Consultation ? Feel free to contact us !