Semua tulisan dari afitaconsultant

Company formation, licensing & certification for construction services, mining, oil & gas company & suppliers.’

CSMS

                fifi safetyContractor Safety Management System (CSMS)

CSMS adalah suatu Sistem Manajemen K3 yang diterapkan kepada kontraktor, meliputi beberapa elemen K3 yang sesuai dengan standar yang diacu (ISRS, ANSI, OHSAS, dll). CSMS sebagai bahan pertimbangan awal oleh perusahaan main contractor untuk menilai kinerja Kontraktor yang akan diterimanya.
Mengapa Perusahaan Wajib Menerapkan CSMS?
  • Syarat untuk dapat lolos prakualifikasi di Total, Unocal, dan Vico
  • Meningkatkan profit perusahaan.
  • Mengurangi angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
  • Membangun citra positif perusahaan
Kapan Perusahaan Wajib Menerapkan CSMS?
1. Tahap Kualifikasi
  • Penilaian Resiko
  • Pra-kualifikasi
  • Pemilihan
2. Tahap Pelaksanaan
  • Aktivitas awal pekerjaan
  • Pada saat pekerjaan berlangsung
  • Evaluasi akhir
Penilaian Resiko :
  • Menilai dan menakar resiko aktivitas pekerjaan yang akan dikontrakkan.
  • Mengkategorikan resiko dengan kategori rendah, menengah dan tinggi.
Hal hal yang memperngaruhi resiko :
  • Jenis pekerjaan
  • Lokasi pekerjaan
  • Potensi celaka karena bahaya di tempat kerja.
  • Potensi celaka karena aktivitas kontraktor
  • Pekerjaan simultan oleh beberapa kontraktor
  • Lamanya pekerjaan
  • Pengalaman dan keahlian kontraktor
Pra Kualifikasi :
Untuk meniliti kualifikasi kontraktor dalam hal K3. Hanya mereka yang memiliki sistem K3 yang akan diikutkan di dalam proses tender.
Pemilihan/Seleksi :
Untuk memilih kontraktor terbaik diantara mereka yang mengikuti tender.Aktivitas Awal Pekerjaan :
  • Adalah langkah untuk membuka komunikasi awal antara petugas lapangan kontraktor dan petugas lapangan perusahaan minyak dan tambang.
  • Pre job activity meeting at office
  • Pre job activity meeting at site
  • Rencana Kerja (work plan)
  • Review Potential Hazards and Safety Aspect
  • Emergency Response Plan and Procedure
  • Pre Job safety Meeting – site
  • Orientasi Lapangan
  • Finalization All Safety Requirement
  • Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pada Saat Pekerjaan Berlangsung :
  • Inspeksi Keselamatan Kerja (Safety Inspection)
  • Program Keselamatan Kerja (Safety Program): Safety Meeting, Safety Inspection, Safety Promotion, Safety Communication, Emergency Drills and Exercise, Incident Investigation
Evaluasi Akhir :
  • Adalah langkah penilaian kinerja K3 kontraktor selama pra-kualifikasi dan Pekerjaan Berlangsung.
  • Hasil evaluasi akan disimpan di data bank, menjadi bahan pertimbangan apakah kontraktor tersebut layak untuk mendapat pekerjaan yang akan datang
  • Kinerja Keselamatan Kerja :
  • Safe working hours
  • Frequensi rate & Severity rate
  • Masalah-masalah Keselamatan Kerja
  • Laporan Kecelakaan, kerusakan, kejadian, nyaris celaka dan anomaly.
  • Pelatihan yang diadakan.

Proses CSMS ini banyak mempunyai kendala di beberapa perusahaan yang belum mempunyai sistem manajemen K3, ataupun sudah ada namun tidak terimplementasikan sepenuhnya. Beberapa hal yang kadang dilewatkan ataupun tidak disadari oleh Line Management ataupun karyawan bahwa, pendokumentasian setiap proses pekerjaan amatlah penting. Hal itu bertujuan untuk memonitor dan mendeteksi suatu proses pekerjaan, yang didalamnya terdapat informasi-informasi penting yang pada suatu saat akan dibutuhkan.

Contoh sederhana dari pertanyaan kuesioner CSMS adalah komitmen manajemen dan bukti keterlibatan langsung pada implementasi Sistem Manajemen K3, disini secara nyata bahwa Top Management mempunyai peran yang sangat penting sebagai orang pertama yang bertanggung jawab tentang K3 diperusahaannya. Untuk memastikan proses ini dijalankan maka perlu di lakukan implementasi seperti HSE Manajemen Meeting yang terjadwal. Dan yang lebih penting lagi, setiap melakukan pertemuan atau meeting wajib dibuatkan Minute of Meeting lengkap dengan daftar hadirny.

Hal-hal sederhana yang sering terlewatkan seperti inilah, yang mempunyai efek pada proses CSMS ini. Oleh karena itu pada pelaku perusahaan, buatlah sistem yang rapi, terintegrasi. Dengan menentukan objectives dan target dan goal yang ingin dicapai, tentunya di sisi K3.

DAFTAR KELENGKAPAN CSMS

Bagian 1 Kepemimpinan dan Komitmen

Lampirkan bukti keterlibatan aktif pimpinan tertinggi (Senior Manager) dalam aspek HSE :

  1. Laporan dan rencana perjalanan Manajemen meninjau lokasi
  2. Info/ memo HSE dari Senior Manager
  3. Daftar hadir Senior Manager dalam meeting HSE
  4. Struktur organisasi.

Bagian 2 Tujuan Kebijakan dan Strategi

Kebijakan HSE disebarluaskan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui :

  1. Papan pengumuman
  2. E-mail atau surat pemberitahuan
    Lampirkan bukti foto dan dokumentasinya.

Bagian 3 Organisasi, Tanggung Jawab, Sumber Daya, Standard dan Dokumentasi

Bagian 3.1 Program Komunikasi dan Rapat K3
Bukti keterlibatan Manajemen dalam meeting HSE yang dilakukan secara periodik, yaitu :

  1. Program dan jadwal meeting HSE di semua level organisasi
    Lampirkan bukti MOM, daftar hadir, dan materi rapat.

Bagian 3.2. Pelatihan Staf
Lampirkan :

  1. Matriks / rencana kebutuhan pelatihan HSE untuk level staf beserta dokumentasi pelaksanaan pelatihan untuk level staf
  2. Matriks training untuk semua posisi / level jabatan.

Bagian 3.3 Kemampuan Karyawan dan Pelatihan K3
Lampirkan program HSE untuk karyawan dan karyawan baru, yaitu :

  1. Program pelatihan HSE.
  2. Materi induksi dan orientasi karyawan baru.
  3. Buku panduan HSE (jika ada).
  4. Bukti program orientasi karyawan baru.

Bagian 3.4 Pelatihan Khusus
Lampirkan rencana dan bukti pelaksanaan pelatihan HSE untuk semua level jabatan, yang meliputi :

  1. Daftar hadir
  2. Sertifikat peserta pelatihan.

Bagian 3.5 Pelatihan Khusus
Lampirkan :

  1. Program pelatihan HSE spesialis untuk karyawan tertentu
  2. CV pimpinan tertinggi HSE.

Bagian 4 Penanganan Bahaya dan Pengaruh

Bagian 4.1 Penilaian Bahaya dan Dampak
Lampirkan :

  1. Prosedur penilaian risiko (risk assessment), JSA, HAZOP
  2. Bukti penilaian risiko untuk proses kegiatan di perusahaan Anda.
  3. Bagian 4.2 Exposure Pekerja

Lampirkan mekanisme/ alur komunikasi pemaparan bahaya yang meliputi :

  1. Info HSE di papan pengumuman
  2. safety sign
  3. E-mail safety alert
  4. Laporan dari monitoring bahaya, seperti tingkat kebisingan, paparan bahan kimia, temperatur dan pencahayaan.

Bagian 4.3 Bahaya Yang Potensial (Bahan Kimia, Ancaman Biologis dan Fisik Seperti Kebisingan, Radiasi, Uap, Uap Bahan Bakar, Suhu Yang Ekstrim).
Lampirkan bukti foto papan pengumuman yang berisi info HSE, poster tentang bahaya kebisingan, radiasi, dan data MSDS.

Bagian 4.4 PPE
Lampirkan :

  1. Prosedur standar PPE (Alat Pelindung Diri)
  2. List PPE
  3. Laporan distribusi dan inspeksi PPE
  4. Laporan pelatihan penggunaan PPE
  5. Bukti penyimpanan dan pemeliharaan PPE.

Bagian 4.5 Penanganan Limbah
Lampirkan :

  1. Prosedur penanganan limbah (waste management procedure),
  2. Klasifikasi limbah
  3. Laporan manifes limbah.

Bagian 4.6 Kesehatan Industri

  1. Lampirkan program dan kebijakan kesehatan industri, seperti program housekeeping, ergonomi, Indoor Air Quality.
  2. Lampirkan bukti dari identifikasi bahaya kesehatan, seperti laporan hasil MCU karyawan, pengukuran pencahayaan, temperatur dan kebisingan, penyediaan PPE.

Bagian 4.7 Minuman Keras dan Obat-Obatan
Lampirkan :

  1. Kebijakan Drugs & Alcohol serta bukti sosialisasi dan komunikasi kebijakan tersebut dalam bentuk buletin, email dan papan pengumuman.
  2. Program Drugs & Alcohol yang tercantum dalam penerimaan karyawan bebas drugs & alcohol.

Bagian 5 Perencanaan dan Prosedur

Bagian 5.1 Buku Panduan K3 atau Operasi
Sebaiknya perlu dilampirkan prosedur dan manual HSE dengan disertakan prosedur pengendalian dokumen yang selalu diperbaharui.

Bagian 5.2 Pengawasan dan Pemeliharaan Peralatan
Lampirkan :

  1. Program inspeksi
  2. Sertifikasi dan maintenance peralatan, laporan/ catatan inspeksi peralatan.

Bagian 5.3 Penanganan Keselamatan Transportasi
Lampirkan :

  1. Prosedur transportasi darat dan bukti penerapannya, yang meliputi pelatihan drivers, inspeksi dan maintenance kendaraan, program pencegahan kecelakaan kendaraan.

Bagian 6 Pemantauan Implementasi dan Kinerja

Bagian 6.1 Pemantauan Terhadap Manajemen dan Kinerja Aktivitas
Lampirkan laporan prosedur monitoring performa HSE yaitu :

  1. Laporan tentang total jam kerja
  2. Jumlah kejadian kecelakaan
  3. Reward HSE
  4. Monitoring performa HSE dari klien dalam bentuk sertifikat/ penghargaan.

Bagian 6.2 Program Keselamatan
Lampirkan program dan jadwal safety meeting yang dilakukan secara teratur dan dihadiri oleh level supervisor/ Safety Officer beserta dokumentasi pelaksanaannya

Bagian 6.3 Insiden Yang Berhubungan Dengan Hukum, Kejadian berbahaya, Tuntutan Perbaikan dan Pemberitahuan Pelarangan.
Lampirkan catatan dan laporan kejadian kecelakaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Bagian 6.4 Catatan Kinerja K3
Lampirkan statistik catatan kinerja HSE dalam 5 tahun terakhir seperti annual report.

Bagian 6.5 Investigasi dan Pelaporan Insiden
Lampirkan :

  1. Prosedur investigasi dan pelaporan insiden/ kecelakaan
  2. Laporan insiden dan hasil investigasi
  3. follow up dari laporan inciden misalnya dalam bentuk memo, email, safety alert.

Bagian 7 Audit dan Peninjauan

Lampirkan :

  1. Prosedur audit
  2. Program audit yang meliputi jadwal audit, lingkup audit, tim audit, laporan audit dan follow up laporan audit.
  3. Bukti pelaksanaan audit

Bagian 8 Manajemen K3

Lampirkan bukti perusahaan Anda menjadi anggota Asosiasi HSE, misalnya sertifikat keanggotaan KADIN, APINDO, IAKKI, AK3, BSC. dll

Bagian 9 Prosedur Tanggap Darurat

Lampirkan :

  1. Prosedur Emergency Response Plan (ERP)
  2. Struktur ERP
  3. Program ERP
  4. Pengumuman tentang ERP.

PI – TPT

Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik

Dasar Hukum :
No Aturan Nomor Keterangan
1 Peraturan Menteri Perdagangan 86/M-DAG/PER/10/2015 Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

Proses Pengurusan : 5-7 hari kerja

Persyaratan :

No Dokumen Layanan Keterangan Syarat
1 Surat Pernyataan Rencana Impor barang selama 1 (satu) tahun mencangkup jumlah, jenis barang, HS 10 digit, negara asal, pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan, DENGAN DIBUBUHI MATERAI 6000. Dokumen tersebut di scan dan di upload berwarna sesuai aslinya. Untuk tipe dan jumlah barang disesuaikan dengan persyaratan dokumen no. 3 dibawah. Wajib
2 API API-P API-P Pilihan #1
3 API API-U Angka Pengenal Importir Umum Pilihan #1
4 Surat Pernyataan Surat Pernyataan dari Perusahaan bermaterai Rp. 6000,- Surat Pernyataan dari Perusahaan bermaterai Rp. 6000,- Tambahan

Need Consultation ? Feel free to contact us !

081296820868 / 081297000265

CV AFITA CONSULTANT
GRIYA PERMATA BLOK B / 5 CIBUBUR – INDONESIA TELP. 021 8202573 / 021 8225833
FAX. 021 8202573

PTK 07

Di dalam Pedoman Tata Kerja / PTK 007 terbaru, terdapat revisi sbb :
KKKS, Penyedia Barang/Jasa, dan Subkontraktor wajib menggunakan barang/jasa dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Buku APDN;
Untuk dapat tercantum di dalam buku APDN, KKKS, Penyedia Barang/Jasa, dan Subkontraktor harus mempunyai SKUP Migas (Sertifikat Kemampuan Usaha Penunjang).

http://skkmigas.go.id/…/20…/06/PTK_007_Buku_Kedua_Rev_04.pdf

SKUP MIGAS

SKUP Migas adalah Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kemampuan produksi dalam negeri yang meliputi status usaha, kemampuan produksi (hasil produksi, standar/mutu produk, kapasitas produksi, nilai TKDN dan BMP), kemampuan manajemen (mutu/lingkungan/K3), jaringan pemasaran dan pelayanan purna jual.

Tata Cara Pengajuan SKUP Migas :

Perusahaan mengajukan permohonan SKUP Migas.
Mengisi formulir data kemampuan usaha penunjang migas.

Melampirkan dokumen pendukung / persyaratan, antara lain :
☑️Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Migas
☑️Surat Izin Usaha Industri (untuk industri)
☑️Persetujuan AMDAL atau UKL/UPL (khusus Konstruksi dan Industri)
☑️Sertifikat Manajemen Mutu, Lingkungan,K3
☑️Sertifikat Mutu Produk (untuk barang)
☑️Sertifikat TKDN dan BMP (untuk barang)
☑️Flow Proses Produksi
☑️Struktur Organisasi
☑️Record Pelayanan Purna Jual
☑️Profil Perusahaan

Tahapan proses :
✔️Menghadiri presentasi.
✔️Dilakukan survey ke lokasi perusahaan pemohon.
✔️Jika Hasil Pemeriksaan & Verifikasi data perusahaan memenuhi persyaratan maka Dirjen Migas akan memberikan penilaian kemampuan pemohon dan mengeluarkan Surat Keterangan Usaha Penunjang Migas.

🔜Lama Proses : 1 -2 Bulan

http://afitaconsultant.co.id/skup-migas/

Tanda Registrasi

Penyederhaan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) terus dilakukan guna mendukung iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas berhasil memangkas perijinan migas hingga menjadi 6 izin saja, pada tanggal 9 Mei 2017 Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali menandatangani aturan penyederhanaan perizinan pengelolaan sektor pertambangan melalui Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Semangat yang dibawa oleh Permen ESDM 34/2017 adalah dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan pengelolaan pertambangan agar lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Penyederhanaan dilakukan tidak hanya melalui penggabungan izin, pengurangan persyaratan dan penghapusan izin, namun juga pengurangan waktu dan efisiensi proses birokrasi. Berikut beberapa poin penyederhanaan yang dimuat dalam Permen ESDM 34/2017.

Pertama, sebelumnya kegiatan pengangkutan dan penjualan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) wajib memiliki IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan. Namun, dengan terbitnya Permen ini hanya dibutuhkan Tanda Registrasi dan penerbitannya diumumkan melalui website Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dalam 8 hari kerja sejak permohonan diajukan.

Kedua, saat ini permohonan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian tidak lagi memerlukan Izin Prinsip dan sebagian persyaratan administratif, teknis dan finansial dihapuskan. Aturan yang lama mewajibkan persyaratan Izin Prinsip yang berlaku selama 3 tahun sebelum diterbitkan IUP OP khusus Pengolahan dan Pemurnian.

Ketiga, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang sebelumnya wajib dimiliki pelaku usaha jasa pertambangan non inti, sekarang tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan Tanda Registrasi yang proses pengajuannya akan selesai dalam 8 hari kerja.

Keempat, integrasi 7 izin dan rekomendasi dalam Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai rekomendasi dalam pengurusan perizinan di instansi lainnya. Adapun keenam izin/rekomendasi yang diintegrasikan adalah (1) Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing; (2) Perizinan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk di dalamnya perubahan modal disetor dan ditempatkan; (3) Perizinan persetujuan pembangunan fasilitas pengangkutan, penyimpanan atau penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak; (4) Perizinan persetujuan mengajukan rencana pembangunan tempat penimbunan bahan bakar cair; (5) Perizinan persetujuan melaksanakan peledakan tidur; (6) Perizinan persetujuan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan dan/atau sertifikat kelayakan penggunaan instalasi dari Kepala Inspektur Tambang; dan (7) Perizinan persetujuan pengoperasian kapal keruk/isap.

Kelima, penyederhanaan tahapan kegiatan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi 2 tahap saja (Eksplorasi dan Operasi Produksi) yang penyesuaiannya dilaksanakan dalam jangka 6 bulan sejak Permen diundangkan. Dalam hal ini KK dan PKP2B yang masih memiliki tahapan yang berbeda disatukan tahapan kegiatannya menjadi tahap Operasi Produksi. Adapun integrasi perizinan IUP berlaku juga bagi KK dan PKP2B.

Keenam, dengan diundangkannya Permen ESDM Nomor 34/2017 ini, maka Permen ESDM Nomor 27/2013 tentang Tata Cara Dan Penetapan Harga Divestasi Saham, Serta Perubahan Penanaman Modal Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM Nomor 32/2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga Permen ESDM Nomor 18/2009 Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dicabut. Sementara itu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum (sepanjang yang terkait perizinan) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

SIUP TDP

 

➖➖

Realita :

✔️ SIUP dan TDP yang masih dalam format lama, masih manual dan belum tersistematis, tetap harus di daftarkan ke PTSP karena harus di masukan ke dalam system terlebih dahulu.

✔️ SIUP dan TDP yang sudah masuk ke dalam system, sudah tercetak tanpa tanpa masa berlaku.

✔️ SIUP dan TDP yang belum dikeluarkan PTSP atau terdaftar di sistem , SIUP Dan TDP masih perlu di perpanjang dan format baru tercetak tanpa masa berlaku (expired).

✔️ Setiap ada perubahan misal pengurus / direktur yang tertera di SIUP dan TDP, bidang usaha, alamat perusahaan, modal maupun perubahan lainnya, wajib melaporkan dan mencetak baru SIUP dan TDP walaupun sudah terdaftar ke dalam system atau berlaku seumur hidup.
by Afita™

 

 

JAKARTA, IndonesiaSatu.co — Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menegaskan, pihaknya telah menandatangani surat edaran untuk menghapus kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan mengubah Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Peraturan ini efektif diberlakukan mulai hari ini dan berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan demikian para pengusaha yang sudah eksisting, sudah tidak perlu untuk memperpanjang SIUP dan TDP.

“Surat edaran sudah saya tandatangani. Harusnya keluar hari ini,Tadi saya laporkan ke Presiden. Bahwa sesuai dengan perintah Presiden dan rakor Kemenko, yaitu kami Kementerian Perdagangan sudah mencabut atau menyatakan, SIUP tidak perlu daftar ulang. SIUP itu cukup satu kali saja,” katanya di Jakarta pada Selasa (21/2/2017).

SIUP merupakan surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan dan wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. SIUP berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan

Sementara, untuk aturan TDP, Enggar mengatakan akan pemerintah akan mempermudah pengusaha. Pelaku usaha hanya perlu untuk mengisi satu lembar surat pemberitahuan, bisa secara online mau pun manual.

“Yang kedua TDP. Dari formulir sekian banyak, saya pun pusing, jadi sekarang perpanjangannya itu cukup disampaikan dengan online atau manual. Hanya satu lembar pemberitahuan saja. Jadi tidak perlu lagi isi-isi segala macam. Bikin formulir satu, mereka ajukan, bisa online bisa manual, cukup itu. Kecuali mereka berubah, kalau berubah perusahaannya, namanya, ya kirim saja. Biaya ditetapkan 0 rupiah,” ujarnya.

Tax Consultant Service

pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Menyiapkan laporan pajak merupakan salah satu tugas yang penting bagi Anda yang sudah mengambil keputusan memulai usaha secara formal. Anda harus melaporkan setiap pajak penghasilan yang Anda peroleh termasuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh badan usaha Anda kalau usaha Anda dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) atau melaporkan pemotongan pajak yang dilakukan badan usaha lain terhadap jasa yang Anda berikan. Setiap bulan, Anda harus membuat lapaoran pajak.

Berikut kami sajikan pasal-pasal tertentu berkaitan dengan pajak penghasilan, yang dikutip dari UU No. 7 Tahun 1983 termasuk perubahan terakhir, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

  • PPh Pasal 21 (Pajak Penghasilan Karyawan/Pribadi).
  • PPh Pasal 22 (Pajak Penghasilan atas Pembelian Barang Mewah).
  • PPh Pasal 23 (Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, Royalty, Sewa, Imbalan atas Jasa, dll).
  • PPh Pasal 25 (Angsuran Pembayaran Pajak Terhutang sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).
  • PPh Pasal 26 (PPh yang Dikenakan/Dipotong atas Penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) Luar Negeri).
  • PPh Pasal 29 (Pajak yang Harus Dilunasi Akibat PPh Terhutang dari SPT).

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Pajak Penghasilan Pribadi) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

  • PPh Pasal 22: (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:

    1. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
    2. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;dan
    3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

  • Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 (Pajak Penghasilan atas Dividen, Bunga, Royalty, Sewa, Imbalan atas Jasa, dll).

    Pajak Penghasilan menurut ketentuan Undang – Undang Dasar No.36 tahun 2008 Pasal 23 :

    Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

    a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

    1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; Undang – undang PPh.
    2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
    3. royalti; dan
    4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang- Undang PPh. Hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misalkan kegiatan olah raga, keagamaan, kesenian,dan kegiatan lainnya. Adapun hadiah dan penghargaan yang dipotong Pajak Penghasilan 23 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan.

    b.dihapus;

    c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

    1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
    2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
    3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

     

  • Pajak Penghasilan ( PPh) Pasal 29 adalah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri.

 

  • Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Istilah PPN sering didengar ketika kita sedang melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dengan orang pribadi maupun badan. PPN merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi akan tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

    Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

    Objek-objek Pajak yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

    1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
    2. Impor Barang Kena Pajak
    3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
    4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
    5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

    Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

    Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :

    1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
    2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
      • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
      • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
      • Ekspor Jasa Kena Pajak
    3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

    Pengusaha Kena Pajak Sebagai Pihak yang Menyetor dan Melaporkan PPN

    PPN memiliki peranan strategis dan signifikan dalam posisi penerimanaan negara dari sektor perpajakkan. Oleh karena itu para pengusaha di Indonesia wajib melaporkan usahanya agar segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban melaporkan usaha tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa kena pajak melebihi Rp. 4.8 M sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013. Jika pengusaha tidak dapat mencapai Rp. 4.8 M maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP.

    Dengan menjadi PKP pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh maupun membuat produknya.

    taxService Fee :

    – Jasa pembuatan laporan keuangan dan neraca (versi pelaporan pajak) + Pengisian SPT pajak tahunan + pelaporan pajak tahunan.

       > Rp.3.000.000,- untuk Perusahaan yang baru berdiri kurang dari 2 tahun.

       > Rp.3.5000.000,- untuk Perusahaan yang sudah berdiri selama 2-5 tahun.

       > Rp.4.000.000,- untuk Perusahaan yang sudah berdiri diatas 5 tahun.

    – Untuk Perusahaan yang memiliki PKP atau  membuat faktur pajak / PPN tambahan biaya Rp.1.000.0000,-.

    – Untuk pengisian dan pelaporan SPT Massa / Pajak Bulanan Rp.500.000,- /bulan. Tetapi apabila Perusahaan baru atau belum adatransaksi Rp. 250.000,- / bulan.

     cropped-CS3.jpg
    Kami memberikan konsultasi dan jasa pengurusan pajak merujuk pada undang-undang pajak Penghasilan yang berlaku termasuk perubahan-perubahannya.

Departemen Keuangan, khususnya dari Direktorat Perpajakan. Kami selalu memberikan update terkini tentang peraturan-peraturan pajak dan informasi terbaru terkait pajak, sehingga Anda tidak mendapatkan surat teguran dari Direktorat pajak dan dikenakan pinalti oleh karena kelalaian Anda terkait masalah pajak ini.

 

Segera hubungi ahlinya di nomor dibawah ini :

Tax Consultant Division

081296820868

SIUJK

Izin Usaha Jasa Konstruksi atau IUJK adalah izin usaha yang dipersyaratkan bagi perusahaan yang baru berdiri maupun telah berkembang dan maju dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) maupun Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi (KONSULTAN).

Izin ini adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang ingin mengikuti TENDER baik dikalangan Pemerintah maupun Swasta.

IUJK yang dipersyaratkan adalah yang benar-benar TER-REGISTRASI oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. LPJK berwenang untuk memproses penilaian tingkat atau kompetensi dalam klasifikasi, kualifikasi dan kemampuan usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Langkah awal bagi perusahaan yang ingin mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi atau IUJK adalah Menetapkan KUALIFIKASI PERUSAHAAN berdasarkan Bidang Usaha dan Modal disetor Perusahaan atau Nilai Proyek/Tender yang akan dijalankan.

Alur IUJK Afita Consultant

Dasar Hukum

Dasar Hukum Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal.

  • Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk perusahaan penanam modal disebutkan dalam Pasal 37.
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2009 tentang “Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal”

Dasar Hukum Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk perusahaan non Penanaman Modal (swasta non PMA/PMDN).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional”

 

Peraturan konversi :

http://www.scribd.com/doc/219575681/Perlem-Lpjk-Pu-No-10-Tahun-2013

Lanjutkan membaca SIUJK

Ijin Usaha Jasa Konstruksi

IUJK

Izin Usaha Jasa Konstruksi atau IUJK adalah izin usaha yang dipersyaratkan bagi perusahaan yang baru berdiri maupun telah berkembang dan maju dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) maupun Jasa Perencana/Pengawas Konstruksi (KONSULTAN).

Izin ini adalah syarat mutlak bagi perusahaan yang ingin mengikuti TENDER baik dikalangan Pemerintah maupun Swasta.

IUJK yang dipersyaratkan adalah yang benar-benar TER-REGISTRASI oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK. LPJK berwenang untuk memproses penilaian tingkat atau kompetensi dalam klasifikasi, kualifikasi dan kemampuan usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Langkah awal bagi perusahaan yang ingin mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi atau IUJK adalah Menetapkan KUALIFIKASI PERUSAHAAN berdasarkan Bidang Usaha dan Modal disetor Perusahaan atau Nilai Proyek/Tender yang akan dijalankan.

Alur IUJK Afita Consultant

Dasar Hukum

Dasar Hukum Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal.

  • Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk perusahaan penanam modal disebutkan dalam Pasal 37.
  • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2009 tentang “Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal”

Dasar Hukum Izin Usaha Jasa Konstruksi untuk perusahaan non Penanaman Modal (swasta non PMA/PMDN).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011 tentang “Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional”

 

Peraturan konversi :

http://www.scribd.com/doc/219575681/Perlem-Lpjk-Pu-No-10-Tahun-2013

http://www.scribd.com/doc/219575681/Perlem-Lpjk-Pu-No-10-Tahun-2013

Keuntungan yang didapatkan bagi perusahaan yang memilik IUJK adalah pengurangan nilai pajak.

PPh Final Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009, hanya diterapkan bila pemberi jasa (pengusaha jasa konstruksi) telah mengantongi izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi dari lembaga berwenang (misalnya LPJK). Jika izin atau sertifikat (SBU) itu masih berlaku, tarif yang diterapkan adalah:

  • 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha yang berkualifikasi kecil;
  • 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha yang berkualifikasi menengah atau besar;
  • 4% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan (berlaku baik kualifikasinya kecil, menengah atau besar).

Sementara jika sertifikasi (SBU) sudah tidak berlaku, misalnya karena pengusaha alpa atau lalai untuk melakukan registrasi ulang atau lupa memperpanjang SBU-nya, tarif PPh Final yang diterapkan adalah:

  • 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi;
  • 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan.

Apabila ternyata pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki izin atau sertifikasi dari lembaga berwenang (tidak memiliki SBU dari LPJK), maka pengenaan PPh-nya bukanlah PPh Final seperti di atas melainkan PPh Pasal 23, jika pengusaha jasa konstruksi berbentuk badan (perusahaan).

  • Tentukan dulu bidang dan sub bidang yang sesuai dengan bidang usaha anda, klik link dibawah ini untuk melihat
    Daftar Bidang & Sub bidang terbaru (konversi)

Bidang & Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor), Jasa Perencana Konstruksi (Konsultan) & Jasa Pengawas Konstruksi (Konsultan) klik Link di bawah ini :

http://www.scribd.com/doc/219576286/Klasifikasi-Bidang-Dan-Sub-Bidang-Usaha-Jasa-Pelaksana-Konstruksi-Sesuai-Peraturan-LPJK-No-10-Thn-2013

Setelah ditentukan bidang dan sub bidang usahanya, dapatkan surat penawaran dari kami.

Garansi 100%, Surat Ijin Anda pasti keluar.

Dapatkan kemudahan dan service maksimal dari team kami. Free service untuk antar jemput data dan presentasi langsung proses pengurusan IUJK.

Untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang teregistrasi oleh LPJK, maka syarat utamanya adalah melalui beberapa tahap seperti berikut :

TAHAP 1 : MEMILIKI SKT/SKA

SKT adalah Sertifikat Keterampilan, dipersyaratkan untuk kualifikasi perusahaan mulai dari Klasifikasi K2, K3 , M1, M2, B1 dan B2. SKA adalah Sertifikat Keahlian sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja tenaga ahli di bidang Jasa Pelaksana / Perencana / Pengawas Konstruksi.

SKA terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

  • SKA AHLI MUDA
  • SKA AHLI MADYA
  • SKA AHLI UTAMA
  • SKA dipersyaratkan untuk kualifikasi perusahaan mulai dari M1 s.d. B2

TAHAP 2 : MASUK KEANGGOTAAN ASOSIASI / KTA
Yaitu Kartu Tanda Anggota Asosiasi sebagai bukti registrasi keanggotaan asosiasi perusahaan. Keanggotaan Asosiasi disesuaikan dengan bidang dan sub bidang yang di jalankan oleh perusahaan. Tidak semua bidang dan sub bidang masuk dalam anggota asosiasi yang sama. Asosiasi yang dipersyaratkan adalah asosiasi yang benar-benar ter-akreditasi atau terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / LPJKN. Salah satu syarat mutlak untuk menjadi anggota asosiasi adalah memiliki Tenaga ahli yang bersertifikat atau SKT/SKA disesuaikan dengan kualifikasi perusahaan.

TAHAP 3 : MEMILIKI SERTIFIKAT BADAN USAHA / SBU
Sertifikat Badan Usaha / SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha. SBU inilah yang diutamakan harus dimiliki perusahaan untuk bisa mendapatkan IUJK. Salah satu syarat proses pembuatan Sertifikat Badan Usaha / SBU adalah melampirkan SKA dan KTA Asosiasi (tahap 1 & 2).

TAHAP 4 : PENGAJUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI / IUJK
Setelah perusahaan memiliki tahap 1 s.d. 3, maka syarat lainnya adalah melampirkan dokumen perusahaan dan lain-lain akan dijelaskan secara terperinci dalam halaman ini. Kemudian perusahaan dapat melakukan proses sertifikat IUJK dan sia mengikuti TENDER dengan sertifikat yang telah terdaftar di LPJK.

Contact Us

Griya Permata Blok B No 5 Bojong Kulur, Cibubur 16969 – Indonesia.
Telpon : 021 8225833 | 021 8202573
Mobile : 085280822500 | 087882070022
Email :

 

FREE CONSULTATION 081296801388

  marketing
 

KITAS & IMTA

Paket KITAS & IMTA

           Dokumen yang diurus:

  1. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
  2. TA01 (Rekomendasi untuk pengurusan visa) – Kitas Baru.
  3. TA02 (Rekomendasi untuk Imigrasi).
  4. IMTA
  5. KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas).
  6. Exit Re-Entry Permit
  7. STM (Surat Tanda Melapor).
  8. SKPPS (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara).
  9.  SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal).

 

            Persyaratan:

  1. Fotokopi Passpor full books.
  2.  Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan.
  3.  Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
  4. Fotokopi NPWP – Nomor Pokok Wajib Pajak.
  5.  Fotokopi SIUP dari Instansi Teknis.
  6.  Fotokopi Surat Persetujuan Tetap (SPT) BKPM.
  7.  Fotokopi TDP – Tanda Daftar Perusahaan.
  8.  Fotokopi KTP Direktur.
  9.  CV – Curriculum Vitae.
  10.  Fotokopi Ijasah Terakhir.
  11.  Pas foto Ukuran 4 x 6 cm = 4 lembar.
  12.  Fotokopi Kontrak Kerja.
  13.  Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku. (bisa dibantu dengan tambahan Rp.1.000.000,-)

Lama proses : 30 hari kerja (sampai KITAS terbit)
– Harga Rp 10.000.000,-
– DPKK $100 / orang / bulan ditanggung Perusahaan sponsor.

Contact Us

Griya Permata Blok B No 5 Bojong Kulur, Cibubur 16969 – Indonesia.
Telpon : 021 8225833 | 021 8202573
Mobile : 085280822500 | 087882070022