Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Landasan hukum Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja berdasarkan PP No.50 tahun 2015

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang di singkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

PENERAPAN SMK3

Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

TUJUAN PENERAPAN SMK3

meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

PENGAWASAN SMK3

Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan SMK3 meliputi:

Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
Organisasi;
Sumber Daya Manusia;
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
Keamanan bekerja;
Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
Tindak lanjut audit.

Tindak lanjut audit meliputi :

Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

AUDIT SMK3

Audit SMK3 meliputi :

pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
pengendalian dokumen;
pembelian dan pengendalian produk;
keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
standar pemantauan;
pelaporan dan perbaikan kekurangan;
pengelolaan material dan perpindahannya;
pengumpulan dan penggunaan data;
pemeriksaan SMK3; dan
pengembangan keterampilan dan kemampuan

PELAPORAN AUDIT

Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

PENILAIAN PENERAPAN SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Landasan hukum Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja berdasarkan PP No.50 tahun 2015

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang di singkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan.

PENERAPAN SMK3

Penerapan SMK3 di lakukan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.
Kebijakan nasional tentang SMK3 sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3.
Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN PENERAPAN SMK3

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau
Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. (Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
Penerapan SMK3 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta konvensi atau standar internasional.

TUJUAN PENERAPAN SMK3

meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas

PENGAWASAN SMK3

Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan SMK3 meliputi:

1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2. Organisasi;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
5. Keamanan bekerja;
6. Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
7. Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
8. Tindak lanjut audit.

Tindak lanjut audit meliputi :

Instansi pembina sektor usaha dapat melakukan pengawasan SMK3 terhadap pelaksanaan penerapan SMK3 yang dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam pembinaan
Perusahaan yang telah menerapkan SMK3, wajib menyesuaikan dengan ketentuan PP ini paling lama 1 (satu) tahun
PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (12 April 2013)

AUDIT SMK3

Audit SMK3 meliputi :

pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
pengendalian dokumen;
pembelian dan pengendalian produk;
keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
standar pemantauan;
pelaporan dan perbaikan kekurangan;
pengelolaan material dan perpindahannya;
pengumpulan dan penggunaan data;
pemeriksaan SMK3; dan
pengembangan keterampilan dan kemampuan

PELAPORAN AUDIT

Hasil audit dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada menteri pembina sektor usaha, gubernur, dan bupati/walikota.

PENILAIAN PENERAPAN SMK3

lembaga audit independen Penilaian penerapan SMK3 melakukan oleh lembaga audit independen yang di tunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3

Afita Consultant dapat membantu perusahaan anda dalam proses sertifikasi SMK3 baik dalam pelatihan maupun proses mendapatkan Sertifikat SMK3.

Service kami meliputi :

✔️ Dokumentasi manual mutu SMK3

✔️ Dokumentasi prosedur kerja

✔️ Pelatihan & bimbingan serta audit internal

✔️ Pelatihan & Simulasi Tanggap Darurat

✔️ Pelatihan & Simulasi P3K

✔️ Pelaksanaan Pre-audit SMK3 dari Auditor Bersertifikat

✔️ Pendampingan Audit SMK3

Untuk informasi anda dapat menghubungi kontak dibawah ini :

TAHAPAN SERTIFIKASI SMK3

Analisa dan pelatihan SMK3
Penyusunan Dokumen SMK3
Implementasi SMK3
Sertifikasi SMK3

PERSYARATAN

Persyaratan teknis

Yang dibutuhkan dalam penerapan sebagai dasar analisa awal dalam menciptakan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tempat kerja, di antaranya sebagai berikut :

Mencegah dan mengurangi angka kecelakaan kerja.
Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja.
Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan dan getaran.
Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan keracunan.
Penerangan yang cukup dan sesuai.
Suhu dan kelembaban udara yang baik.
Menyediakan ventilasi yang cukup.
Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses kerja.
Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman & barang.
Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
Mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
Mencegah tekena aliran listrik berbahaya.
Menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang resikonya bertambah tinggi.

Persyaratan administratif

Yang perlu di persiapkan dalam menghadapi audit SMK3 tahap awal :

Legalitas perusahaan (Akta, Izin Usaha, Sertikat Usaha (SBUJK), NPWP, dll)
Lay Out Gedung (kantor)
Photo-photo training dan Sertifikat
Training DAMKAR / Drill
Bukti dokumen manual yang telah disahkan oleh dirut/direksi
Bukti dokumen manual yang telah di sign oleh Management Representatif juga yang terkait dalam SMK3
Bukti kepemilikan undang-undang tentang SMK3 (manual)
Bukti training evakuasi
Sertifikasi lift (bila ada)
Sertifikasi Layak Fungsi (SLF)
Sertifikasi Genset
Sertifikasi alat (alat yang di gunakan dalam mengerjakan proyek)
Bukti rapat PSK3 pertriwulan atau persemester dan bukti hasil rapat tersebut di laporkan ke depnakertrans wilayah dimana perusahaan berdomesili
SKP P3K
Bukti sertifikasi operator dan tenaga ahli (sio/sia)
Bukti sertifikasi ahli K3 khususnya Sekretaris P2K3
Bukti / Sertifikat penghargaan yang pernah di peroleh perusahaan dari pihak external
Bukti keikutsertaan perusahaan dalam program Jamsostek
SKP P3K Damkar
Kotak P3K dan bukti di lakukan inspeksi rutin
Bukti perencanaan K3 manajemen
Bukti pengukuran suhu, cahaya, kelembapan ruang kerja berikut resumenya
Bukti MCU tahun terakhir
Kop resmi perusahaan
Stempel resmi perusahaan
Susunan tim P2K3 yang di sahkan yang noleh manjemen dan
Susunan P2K3 tersebut telah di sahkan oleh depnakertrans wilayah tersebut
List karyawan yang telah di laporkan ke depnakertans wilayah di mana perusahaan berdomisili

OUTPUT DARI PROSES SERTIFIKASI SMK3

Permohonan Audit.
Lembaga sertifikasi melakukan oroses Audit SMK3 yang di setujui oleh Kemenaker
Surat Keterangan lulus SMK3 dari Lembaga sertifikasi
Surat Keterangan Lulus SMK3 dari Kemenaker
Penyerahan Sertifikat SMK3

Jangan khawatir, service kami sangat fleksibel, kami akan mendampingi proses sertifikasi SMK3 dan menjamin kelulusan sertifikasi SMK3 perusahaan anda. Dapatkan kemudahan proses sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) oleh Afita Consultant.

Lembaga audit independen melakukan penilaian penerapan SMK3 yang di tunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganHasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK3