SKUP MIGAS


DEFINISI SKUP MIGAS

SKUP Migas adalah Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kemampuan produksi dalam negeri yang meliputi status usaha, kemampuan produksi (hasil produksi, standar/mutu produk, kapasitas produksi, nilai TKDN dan BMP), kemampuan manajemen (mutu/lingkungan/K3), jaringan pemasaran dan pelayanan purna jual.

SKUP Migas diberikan kepada perusahaan atau perseorangan yg memiliki kemampuan nyata memproduksi barang dan/jasa dalam negeri.

KATEGORI DAFTAR BARANG

Berdasarkan data dan informasi yang tercantum dalam SKUP Migas dan sesuai ketentuan yang berlaku, Ditjen Migas menyusun daftar barang yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

  1. Daftar Barang Diwajibkan.
  2. Daftar Barang Dimaksimalkan.
  3. Daftar Barang Diberdayakan.

Masing-masing kriteria sebagai berikut :

  • Daftar Barang Diwajibkan adalah daftar barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN + BMP >/= 40% dan TKDN barang >/= 25 %.
  • Daftar Barang dimaksimalkan adalah daftar barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kualitas (memiliki sertifikat produk dan sertifikat sistem manajemen) dan memiliki nilai TKDN+BMP <40% dan TKDN barang >/= 25%.
  • Daftar Barang Diberdayakan adalah daftar barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kualitas dan memiliki nilai TKDN barang <25%.

Berdasarkan penelitian, dilakukan penilaian mampu/tidaknya perusahaan memproduksi barang di dalam negeri yang ditetapkan berdasarkan skor yang ditunjukkan dengan rating sebagai berikut :

  • Mampu dengan rating Bintang 1, apabila nilai 40 sd < 60
  • Mampu dengan rating Bintang 2,apabila nilai 60 sd < 80
  • Mampu dengan rating Bintang 3, apabila nilai < / = 80
  • Tidak Mampu, apabila nilai < 40 (SKUP Migas tidak diterbitkan)

KATEGORI JASA

Berdasarkan data dan informasi yang tercantum dalam SKUP Migas dan sesuai ketentuan yang berlaku, Ditjen Migas menyusun daftar jasa yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

  1. Diutamakan
  2. Dimaksimalkan
  3. Diberdayakan

Untuk kemampuan Usaha Jasa Penunjang Migas didasarkan pada:

  1. Status usaha dan finansial, dengan bobot nilai maksimal 10
  2. Kemampuan/kapasitas jasa, dengan bobot nilai maksimal 55
  3. Sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 15
  4. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal 10
  5. Jaringan pemasaran, dengan bobot nilai maksimal 5.

Untuk kemampuan Usaha Industri Penunjang Migas didasarkan pada:

  1. Status usaha dan finansial, dengan bobot nilai maksimal 10
  2. Kemampuan/kapasitas produksi, dengan bobot nilai maksimal 35
  3. Sistem manajemen mutu, dengan bobot nilai maksimal 35
  4. Spesifikasi/standar mutu produk, dengan bobot nilai maksimal 20
  5. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup, dengan bobot nilai maksimal 10
  6. Jaringan pemasaran, dengan bobot nilai maksimal 5
  7. Jaringan purna jual, dengan bobot nilai maksimal 5

Berdasarkan penilaian kemampuan sebagaimana dimaksud, ditetapkan peringkat dengan kategori sebagai berikut:

  • Apabila jumlah bobot nilai perusahaan kurang dari 40, dikategorikan tidak mampu
  • Apabila jumlah bobot nilai perusahaan lebih dari 40 sampai dengan 60, diberikan kategori bintang satu (*)
  • Apabila jumlah bobot nilai perusahaan lebih dari 60 sampai dengan 80, diberikan kategori bintang dua (**)
  • Apabila jumlah bobot nilai perusahaan lebih dari 80, diberikan kategori bintang tiga(***)

DEFINISI BMP

Manfaat perusahaan terhadap perekonomian nasional dinyatakan dengan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Nilai BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (community development),serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.


KEBERPIHAKAN DALAM NEGERI

Nilai keberpihakan dalam negeri didasarkan pada :

  1. Pemegang saham yang memiliki hak suara (WNI)
  2. Anggota Dewan Pengurus (WNI)
  3. Tenaga kerja ahli tetap (WNI)
  4. Fasilitas kerja dalam negeri
  5. Peralatan kerja dalam negeri
  6. Permodalan di Bank BUMN/D
  7. CSR
  8. Kerja sama dengan fabrikan/subkontraktor dalam negeri
  9. KepatUhan dalam membayar pajak
  10. Program alih teknologi

Bobot nilai berbeda-beda tergantung dengan jenis perusahaan jasa (konstruksi, non konstruksi utama, non konstruksi pendukung dan konsultansi). Berdasarkan total nilai didapat, ditetapkan kriteria keberpihakan dalam negeri sebagai berikut :

  • Keberpihakan dalam negeri Tinggi apabila total nilai ≥ 700
  • Keberpihakan dalam negeri Rendah apabila total nilai < 700

KLASIFIKASI BIDANG  SKUP MIGAS MENURUT PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI
SKUP Migas diklasifikasikan menjadi 13 subbidang yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu jasa konstruksi migas, jasa non konstruksi migas dan industri penunjang migas.
Jasa konstruksi migas terdiri dari:
1. Usaha jasa konsultasi konstruksi
2. Usaha pekerjaan konstruksi
3. Usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.
Jasa non konstruksi migas terdiri dari:
1. Jasa geologi dan geofisika.
2. Jasa pemboran.
3. Jasa inspeksi teknis dan pengujian teknis.
4. Jasa pekerjaan paska operasi.
5. Jasa penelitian dan pengembangan.
6. Jasa pengolahan limbah.
7. Jasa penyewaan pengangkutan.
8. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan.
Industri penunjang migas terdiri dari:
1. Industri material.
2. Industri peralatan.

DASAR -DASAR KRITERIA PRODUK DALAM NEGERI (BARANG) YANG
DIGUNAKAN PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS
(Berdasarkan SK Dirjen MIGAS No. 179 K/DJM.S/2014 tanggal 27 Maret 2014)
Kategori Batasan
DIWAJIBKAN
  • Memiliki Sertifikat Produk dan Sertifikat Sistem Manajemen
  • TKDN + Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) ≥ 40%, TKDN Barang ≥ 25%
DIMAKSIMALKAN
  • Memiliki Sertifikat Produk dan Sertifikat Sistem Manajemen
  • TKDN + BMP < 40% TKDN Barang ≥ 25%
DIBERDAYAKAN
  • Barang yang dihasilkan memenuhi persyaratan Kualitas TKDN barang < 25%

Kriteria Kategori Perusahaan Jasa Diutamakan, Dimaksimalkan dan Diberdayakan?

Kategori Peringkat/Rating Keberpihakan Dalam Negeri Komoditas
DIUTAMAKAN 3 Tinggi Utama
DIMAKSIMALKAN 3 Rendah Utama
2 Tinggi Utama
3 Tinggi Pendukung

TATA CARA PENGAJUAN SKUP MIGAS
Perusahaan mengajukan permohonan SKUP Migas.
Mengisi formulir data kemampuan usaha penunjang migas.
Melampirkan dokumen pendukung / persyaratan, antara lain :
☑️Surat Izin Usaha Industri (untuk industri)
☑️Surat Izin Usaha Konstrusi (untuk konstruksi)
☑️Persetujuan AMDAL atau UKL/UPL (untuk Industri)
☑️Sertifikat Manajemen Mutu, Lingkungan,K3
☑️Sertifikat Mutu Produk (untuk barang)
☑️Sertifikat TKDN dan BMP (untuk barang)
☑️Flow Proses Produksi (untuk barang)
☑️Struktur Organisasi
☑️Record Pelayanan Purna Jual
☑️Profil Perusahaan
Persyaratan lebih detail hubungi kami :

hotline081297000265

Jika Hasil Pemeriksaan & Verifikasi data perusahaan memenuhi persyaratan maka Dirjen Migas akan memberikan penilaian kemampuan pemohon dan mengeluarkan Surat Keterangan Usaha Penunjang Migas.

Lama Proses : 1 Bulan

Pengajuan SKUP bisa dilakukan secara online, pastikan semua data yang tersubmit telah lengkap dan benar untuk meminimalisir ditolaknya pengajuan SKUP.

Kami hadir untuk memberikan konsultasi dan memastikan keberhasilan dalam hal pengajuan SKUP, hasilnya SKUP terbit sesuai waktunya.


ptk07

APAKAH SKUP MIGAS WAJIB ?

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008, tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi, perusahaan yang telah memiliki SKUP dapat di terbitkan dalam buku Apresiasi Produksi Dalam Negeri (APDN).

Buku APDN adalah buku yang berisi daftar barang, penyedia jasa dan daftar kemampuan produsen dalam negeri yang telah memiliki Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas.Terbitnya Apresiasi terhadap penggunaan produk dalam negeri, diharapkan mampu mendorong investor asing melakukan penanaman modalnya di dalam negeri.

Berdasarkan adanya regulasi terbaru dari Kementrian ESDM (Permen 14 Tahun 2018- terlampir) bahwa per Maret 2018 untuk surat SKT Migas tidak diberlakukan lagi.
Hal ini guna memangkas/menyederhanakan beberapa scope / bidang usaha menjadi tidak memerlukan SKT Migas dan cukup menggunakan izin usaha yang sudah ada.
Tetapi ada beberapa scope / bidang usaha yang di karenakan ketidak berlakuan SKT Migas, maka menjadikan SKUP Migas (Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas), merupakan dokument yang di butuhkan untuk mengikuti tender di oil company dan bahkan wajib untuk tender – tender Pertamina, sesuai dengan Pedoman Tata Kerja / PTK 007 terdapat revisi sbb :
1) KKKS, Penyedia Barang/Jasa, dan Subkontraktor wajib menggunakan barang/jasa dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Buku APDN;
2) Untuk dapat tercantum di dalam buku APDN, KKKS, Penyedia Barang/Jasa, dan Subkontraktor harus mempunyai SKUP Migas (Sertifikat Kemampuan Usaha Penunjang).

 

Berikut kutipan dari :
http://bisnis.liputan6.com/read/530500/jero-wacik-wajibkan-industri-hulu-migas-optimalkan-produk-lokal

 

“Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu minyak dan Gas Bumi, pada 22 Februari 2013.

 

Seperti dikutip dari situs resmi Ditjen Migas, Jumat (8/3/2013), dalam pertimbangannya, Menteri ESDM menyatakan untuk mengoptimalkan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri, perlu dilakukan pengaturan terhadap pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas.

Ditetapkan pengaturan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan inovasi/teknologi dalam negeri dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas.

Dalam mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri, ditetapkan target TKDN yang tercantum dalam lampiran. Untuk mencapai target ini, Dirjen Migas menetapkan roadmap pencapaian target TKDN pada kegiatan usaha hulu migas.

Setiap kontraktor, produsen dalam negeri dan penyedia barang atau jasa yang melakukan pengadaan barang atau jasa pada kegiatan usaha hulu migas, wajib menggunakan, memaksimalkan dan memberdayakan barang, jasa serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri yang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga sesuai dengan ketentuan dalam pengadaan barang atau jasa.

“Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, wajib menggunakan Buku APDN sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan,” ungkap Jero dalam regulasi yang ditekennya tersebut.

Ditetapkan pula, dalam upaya mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, Dirjen Migas wajib melakukan penelitian dan penilaian kemampuan produk dalam negeri dalam rangka menerbitkan SKUP Migas, menerbitkan dan memperbarui Buku APDN secara berkala dan melakukan pengawasan atas pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

Sedangkan SKK Migas wajib menetapkan kebutuhan target capaian TKDN yang harus dicapai oleh kontraktor dalam setiap rencana kerja dan anggaran atau daftar rencana pengadaan serta membina kontraktor untuk memenuhi target pencapaian penggunaan produk dalam negeri yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran dan atau daftar rencana pengadaan.

Kontraktor wajib mensyaratkan agar semaksimal mungkin produksi barang atau jasa dilakukan di dalam negeri, menetapkan spesifikasi teknis atas barang atau jasa dengan mengacu buku APBN.

Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dapat diberikan preferensi harga. Preferensi harga diberikan apabila TKDN barang mencapai lebih besar atau sama dengan 25% atau janji/komitmen pencapaian TKDN jasa mencapai lebih besar atau sama dengan 30%.

TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan biaya komponen dalam negeri pada barang terhadap keseluruhan biaya barang jadi.

Diatur pula bahwa kontraktor atau penyedia barang atau jasa wajib melakukan verifikasi atas capaian TKDN gabungan beberapa jenis barang, gabungan beberapa jenis jasa atau gabungan barang dan jasa.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh Dirjen Migas.

Menteri ESDM memberikan penghargaan kepada kontraktor, produsen dalam negeri dan penyedia barang atau jasa atas kinerja penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas.

Kontraktor yang melanggar ketentuan, dikenai sanksi oleh SKK Migas. Produsen dan penyedia barang atau jasa yang melanggar, dikenai sanksi oleh Dirjen Migas berupa teguran tertulis dan atau pencabutan SKUP Migas. Peraturan ini berlaku 3 bulan sejak tanggal diundangkan. (Ndw)”

 


Need Consultation ? Feel free to contact us !

hotline081297000265

081296820868

We are ready to help you…

contact us afita

CV AFITA CONSULTANT
GRIYA PERMATA BLOK B / 5 CIBUBUR – INDONESIA
TELP. 021 8225833 / 021 8202573
FAX. 021 8202573
http://afitaconsultant.co.id