Izin Usaha Niaga BBM

pabrik pastel panjang
Definisi Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir dilakukan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (“BPH MIGAS”).

Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan;
Yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;
b. Pengangkutan;
yang meliputi kegiatan pemindahan Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
c. Penyimpanan;
yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
d. Niaga (termasuk niaga gas bumi baik melalui pipa transmisi maupun pipa distribusi) yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Kegiatan usaha niaga ini juga terbagi 2 yaitu :

1. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;

2. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal).

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir Gas

Kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan oleh Badan Usaha yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Usaha yang dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir gas adalah sebagai berikut :
1. Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”);
2. Badan Usaha Milil Daerah (“BUMD”);
3. Koperasi; usaha kecil;
4. Badan Usaha Swasta (“Swasta”)

Badan Usaha yang telah melakukan Kegiatan Usaha Hilir gas tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu dalam bentuk apapun.

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir gas bumi wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh BPH Migas.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas meliputi :
* konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
* pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
* penerapan kaidah keteknikan yang baik;
* jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
* alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
* keselamatan dan kesehatan kerja;
* pengelolaan lingkungan hidup;
* pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
* penggunaan tenaga kerja asing;
* pengembangan tenaga kerja Indonesia;
* pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
* penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
* kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Izin Kegiatan Usaha Hilir Gas

Untuk dapat melakukan kegiatan usaha hilir sebagaimana tersebut di atas Badan Usaha tersebut wajib memperoleh Izin Usaha yaitu izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Izin usaha tersebut disampaikan dan dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”) dengan tembusan kepada BPH Migas. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Menteri ESDM mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
Izin Usaha yang diperlukan dalam kegiatan usaha hilir gas bumi dibedakan atas :
1. Izin Usaha Pengolahan;
2. Izin Usaha Pengangkutan;
3. Izin Usaha Penyimpanan;
4. Izin Usaha Niaga yang terdiri dari Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dan Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading).

Badan Usaha dapat memperoleh lebih dari 1 Izin Usaha sebagaimana tersebut di atas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya contohnya Izin Usaha Pengelolaan hanya dapat digunakan untuk usaha pengelolaan gas bumi.

Izin Usaha sebagaimana tersebut di atas paling sedikit memuat :
1. Nama penyelenggara;
2. Jenis usaha yang diberikan;
3. Kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;
4. Syarat-syarat teknis.

Kerjasama Penyaluran Dengan Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) terhadap Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Gas, dapat diberikan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading).

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.

Penunjukan penyalur tersebut wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama. Penyalur tersebut hanya dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan LPG dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale).

Penyalur juga wajib memperoleh izin usaha niaga sesuai dengan UU Migas. Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM dan BPH Migas mengenai penunjukan penyalur.

Sanksi Administratif
Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha yang telah diperoleh oleh Badan Usaha dengan alsan sebagai berikut :
* pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
* pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
* tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan UU Migas

Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (“PP No. 36/2004”);
3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005

 

dokument persyaratan skt

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA NIAGA UMUM BBM/MINYAK BUMI/ HASIL OLAHAN

PROSEDUR MEMPEROLEH IZIN USAHA SEMENTARA

  1. Badan Usaha melakukan registrasi permohonan izin usaha sementara.Surat permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM cc Kepala BKPM disertai dengan seluruh dokumen dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan.

Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap.

Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan.

 

  1. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis, Ditjen Migas akan melakukan evaluasi teknis dan mengundang Badan Usaha untuk melakukan presentasi.
  1. Badan Usaha memenuhi kelengkapan dokumen maksimal 15 hari kerja
  1. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha.
  1. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha Sementara.

Apabila dokumen kelengkapan tidak dapat dipenuhi dalam 15 hari kerja, maka Badan Usaha melakukan proses perizinan dari awal.

  1. Direktur Jenderal Migas menyusun draft Izin Usaha Sementara dan mengirimkan kepada BKPM
  1. BKPM menyusun Izin Usaha Sementara
  1. BKPM menyerahkan Izin Usaha Sementara kepada Badan Usaha

 

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses

pelayanan selesai dalam 40 hari kerja sejak dari awal proses

niaga-bbm-1

 

PERSYARATAN IZIN USAHA SEMENTARA NIAGA UMUM BBM / MINYAK BUMI / HASIL OLAHAN

 

a. Persyaratan Administratif

  1. Surat permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM cq.Kepala BKPM
  2. Lampiran surat permohonan
  3. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya (mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan);
  4. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yang berwenang;
  5. Profil perusahaan (company profile);
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP;
  8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  9. Surat pernyataan tertulis di atas materei kesanggupan memenuhi aspek K3;
  10. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan  pengembangan masyarakat setempat;
  11. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
  13. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
  14. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima  penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri;
  15. Surat pernyataan kesanggupan pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  16. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
  17. Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan/keterangan diberikan dengan sebenarnya

 

b. Persyaratan Teknis:

  1. Studi kelayakan;
  2. Surat Kepemilikan Fasilitas atau Perjanjian (MoU) sewa menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM yang dinotarialkan/dinotariskan (bila menyewa);
  3. Surat keterangan rencana fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum BBM;
  4. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana niaga dan teknologi yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 3 tahun;
  5. Jaminan dukungan pendanaan asli;
  6. Kesepakatan (Kontrak) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan;
  7. Rencana standar dan mutu BBM yang akan diniagakan (berdasarkan hasil uji laboratorium independen tersertifikasi):
  • Apabila sumber pasokan berasal dari impor, melampirkan hasil uji spesifikasi BBM
  • Apabila sumber pasokan berasal dari dalam negeri, melampirkan hasil uji spesifikasi BBM yang telah tercampur BBN sesuai peraturan Rencana merek dagang BBM yang akan diniagakan;
  1. Rencana merek dagang Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang akan diniagakan
  2. Rencana wilayah niaga, konsumen (besar) dan pengecer;
  3. Rencana sarana pengelolaan limbah;
  4. Rencana Studi Lingkungan;
  5. Surat Keterangan Rencana Investasi.

 

Kewajiban Badan Usaha Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diterbitkan Izin Usaha sementara.

  1. Niaga Umum Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan, Badan Usaha wajib menyelesaikan antara lain :
  • Jaminan suplai Bahan Bakar Minyak.
  • Persetujuan Studi Lingkungan (Amdal, UKL/UPL) bagi Badan Usaha yang membangun sendiri.
  • Jaminan pendanaan.
  • Perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas (EPC Agreement).
  • Pendaftaran merek dagang.
  • Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas      mengenai kemajuan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir (a) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

2. Menyelesaikan pembangunan fasilitas dan sarana Niaga BBM dan melaporkan     kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan pembangunan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaganya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

3. Mengajukan permohonan izin usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas Badan Pengatur setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Izin Usaha Sementara.

 


PERSYARATAN IZIN USAHA TETAP NIAGA UMUM BBM/MINYAK BUMI/HASIL OLAHAN

  • Persyaratan Administratif
  1. Surat permohonan Izin Usaha kepada Menteri ESDM cq. Kepala BKPM
  2. Lampiran surat permohonan
  3. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya (mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan);
  4. Pengesahan akte pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi yangberwenang;
  5. Profil perusahaan (company profile);
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP;
  8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  9. Surat pernyataan tertulis di atas materei kesanggupan memenuhi aspek K3;
  10. Surat pernyatan tertulis diatas materai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat;
  11. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
  13. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
  14. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan Cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri;
  15. Surat pernyataan kesanggupan pencampuran Bahan Bakar Nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  16. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
  17. Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis serta pernyataan/keterangan diberikan dengan sebenarnya

 


  • Persyaratan Teknis:
  1. Studi kelayakan;
  2. Surat Kepemilikan Fasilitas atau Perjanjian sewa menyewa sarana dan fasilitas Niaga Umum BBM yang dinotarialkan/dinotariskan (bila menyewa);
  3. Persetujuan pengelolaan lingkungan;
  4. Jaminan dukungan pendanaan asli;
  5. Kesepakatan (Kontrak) Jaminan Pasokan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan yang diniagakan;
  6. Standar teknis operasi yang digunakan;
  7. Surat keterangan fasilitas niaga yang digunakan pada kegiatan usaha niaga umum BBM;
  8. Hasil kalibrasi fasilitas Niaga BBM dan alat ukur dari instansi terkait, SKKP, SKPI dan telah melalui uji coba dari Ditjen Migas;
  9. Rencana standar dan mutu BBM yang akan diniagakan (berdasarkan hasil uji laboratorium independen tersertifikasi):

Apabila sumber pasokan berasal dari impor, melampirkan hasil uji spesifikasi BBM

Apabila sumber pasokan berasal dari dalam negeri, melampirkan hasil uji spesifikasi BBM yang telah tercampur BBN sesuai peraturan Rencana merek dagang BBM yang akan diniagakan;

10.Merek dagang yang akan diniagakan;

11.Rencana penjualan, pembelian, ekspor dan impor;

12.Surat Keterangan Rencana Investasi;

Pengajuan dokumen permohonan izin usaha dalam 1 odner ditujukan kepada Menteri ESDM cq Kepala BKPM dilengkapi daftar isi, dengan menyertakan softcopy dan hardcopy.

dokument persyaratan skt


Need Consultation ? Feel free to contact us !

HOT LINE CENTER

0812 97000 265

0852 8082 2500

0812 9680 1388

08788 20700 22

We are ready to help you…

CV AFITA CONSULTANT
GRIYA PERMATA BLOK B / 5 CIBUBUR – INDONESIA
TELP. 021 8225833 / 021 8202573
FAX. 021 8202573
http://afitaconsultant.co.id