Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan | SMKP

tambang

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA PERTAMBANGAN (SMKP)


Regulasi
Penerapan SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan pertambangan) diatur dalam Permen ESDM no 38 Tahun 2014. SMKP ini bersifat Mandatory / Wajib di jalankan untuk semua Perusahaan Pertambangan atau Perusahaan Jasa Pertambangan. SMKP menjadi acuan bagi semua perusahaan tambang di indonesia dalam melaksanakan sistem keselamatan pertambangan walaupun mereka sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan yang sudah ada baik dari dalam/luar negeri seperti : OHSAS 18001, SMK3, AS/NZS 4801:2001, APOSHO Standar 2000, DR 96311, Safety Map, VPP OSHA, ISRS, SA8000, BS8800, ILO OSH2001.

Permen 38 ini terdiri dari 111 halaman, terdiri dari Isi dan Lampiran I hingga Lampiran III. Isi SMKP ini terdiri dari 8 (Delapan) Bab dan 24 (Dua Puluh Empat) Pasal, yang mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Penerapan SMKP Mineral dan Babtubara
3. Elemen SMKP Minerba
4. Pedoman Penerapan dan Audit SMKP Minerba
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Sanksi Administratif
7. Ketentuan Peralihan
8, Ketentuan Penutup

Di dalam peraturan ini dijelaskan mengenai apa itu Keselamatan Pertambangan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan (K3 Pertambangan) dan Keselamatan Operasi Pertambanganan (KO Pertambangan). Keselamatan Pertambangan adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan.

K3 Pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pekerja tambang agar selamat dan sehat melalui upaya pengelolaan keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

KO Pertambangan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi operasional tambang yang aman, efisien dan produktif melalui upaya, antara lain pengelolaan sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan saranan, prasarana, instalasi, kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan, kompetensi tenaga teknik, dan evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.


Definisi
SMKP merupakan Sistem manajemen yang menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka mengendalikan risiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan (K3 Pertambangan dan KO Pertambangan).

SMKP wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang meliputi perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan.

SMKP menjadi acuan bagi semua perusahaan tambang di indonesia dalam melaksanakan sistem keselamatan pertambangan walaupun mereka sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan yang sudah ada baik dari dalam/luar negeri seperti : OHSAS 18001, SMK3, AS/NZS 4801:2001, APOSHO Standar 2000, DR 96311, Safety Map, VPP OSHA, ISRS, SA8000, BS8800, ILO OSH2001.


Sasaran SMKP
Perusahaan yang wajib melaksanakan SMKP adalah pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, KK, da PKP2B. Perusahaan jasa pertambangan yang wajib melaksanakan SMKP adalah pemegang IUJP. Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Manajemen K3 berdasarkan PERMEN ESDM NO. 38 Tahun 2014 secara efektif.


Dasar Pertimbangan SMKP
a. Memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Menjamin pekerja tambang yang selamat dan sehat serta operasional tambang yang aman, efisen, dan produktif dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.


Tujuan Penerapan SMKP Minerba
a. Meningkatkan efektifitas keselamatan pertambangan yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
b. Mencegah kecelakaan tambang, penyakit akibat kerja dan kejadian berbahaya.
c. Menciptakan kegiatan operasional tambang yang aman, efisien dan produktif, dan.
d. Menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman dan efisien untuk meningkatkan produktivitas.


Tahapan Proses SMKP

  • Kami hadir memberikan konsultasi untuk membantu organisasi atau perusahaan mendapatkan sertifikasi SMKP dari Badan Sertifikasi yang ditunjuk dan berwenang.
  • Memberikan wawasan K3 untuk peningkatan sistem berkelanjutan kepada perusahaan.
  • Memenuhi persyaratan dan setiap elemen yang di perlukan dalam SMKP.

A. Elemen terdiri dari :

  1. Kebijakan.
  2. Perencanaan.
  3. Organisasi dan Personil.
  4. Implementasi.
  5. Evaluasi dan Tindak Lanjut.
  6. Dokumentasi.
  7. Tinjauan Manajemen.

B. Sub Elemen didalam SMKP antara lain :

Kebijakan :
1.1. Penyusunan Kebijakan
1.2. Isi Kebijakan
1.3. Penetapan Kebijakan
1.4. Komunikasi kebijakan
1.5. Tinjauan kebijakan
Perencanaan :
2.1. Penyusunan Kebijakan
2.2. Isi Kebijakan
2.3. Penetapan Kebijakan
2.4. Komunikasi kebijakan
2.5. Tinjauan kebijakan

Organisasi dan Personil :
3.1. Struktur ,Organisasi, Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang
3.2. KTT, KTBT, KKK
3.3. PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan
3.4. Bagian K3 dan KO Pertambangan
3.5. Pengawas Operasional dan Teknik
3.6. Tenaga Teknik Khusus Pertambangan
3.7. Komite Keselamatan Pertambangan
3.8. Penunjukan Team Tanggap Darurat
3.9. Seleksi dan Penempatan Personal
3.9. Pendidikan, Pelatihan dan Kompetensi kerja
3.10.Komunikasi Keselamatan Pertambangan
3.11.Administrasi Keselamatan Pertambangan
3.12.Pastisipasi, Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran.

Implementasi :
4.1. Pelaksanaan Pengelolaan Operasional
4.2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
4.3. Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja
4.4. Pelaksanaan Pengelolaan Keselamatan Operasional Pertambangan
4.5. Pelaksanaan Bahan Peledak dan Peledakan
4.6. Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa Penetapan
4.7. Sistem Pembelian
4.8. Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan
4.9. Pengelolaan Keadaan Darurat
4.10.Penyediaan dan Penyiapan P3K
4.11.Pelaksanaan Keselamatan di Luar Pekerjaan (off the job safety)

Evaluasi dan Tindak Lanjut.
5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
5.2. Inspeksi K3 dan KO
5.3. Pemenuhan/Kepatuhan Peraturan Perundang – undangan
5.4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya dan Penyakit Akibat Kerja
5.5. Evaluasi Administrasi K3 dan KO
5.6. Audit Internal SMKP Minerba
5.7. Tindak Lanjut Ketidaksesuaian

Dokumentasi.
6.1. MANUAL SMKP
6.2. Pengendalian Dokumen
6.3. Pengendalian Rekaman
6.4. Dokumen dan Rekaman

Tinjauan Manajemen.
7.1. Masukan Tinjauan Manajemen
7.2. Keluaran Tinjauan Manajemen


Need Consultation ? Feel free to contact us !

hotline

0812 97000 265

0812 9682 0868

CV AFITA CONSULTANT
GRIYA PERMATA BLOK B / 5 CIBUBUR – INDONESIA
TELP. 021 8225833 / 021 8202573
FAX. 021 8202573
http://afitaconsultant.co.id