IUP | IUJP

pabrik pastel panjang

 IUP (Izin Usaha Pertambangan) & IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan).

IJIN USAHA PERTAMBANGAN
IUP adalah Izin Usaha  Pertambangan yang diberikan kepada badan usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha Jasa Pertambangan Inti.
IJIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
IUJP adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan yang diberikan kepada badan usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha Jasa Pertambangan Non Inti.


DASAR HUKUM
  • Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan.


PENGELOMPOKAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

A. Usaha Pertambangan Inti
      Izin usaha berupa IUP atau IUPK.
      Meliputi kegiatan :
  • Perkerjaan Eksplorasi
  • Pekerjaan Operasi Produksi
  • Pekerjaan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau pemurnian
  • Pekerjaan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan
B. Usaha Jasa Pertambangan Non-Inti.
     Izin usaha berupa IUJP.
     Meliputi kegiatan:
  • Konsultasi, Perencanaan, dan Pelaksanaan di bidang:
    1.Penyelidikan Umum;
    2.Eksplorasi;
    3.Studi Kelayakan;
    4.Konstruksi pertambangan;
    5.Pengangkutan;
    6.Lingkungan pertambangan;
    7.Reklamasi dan pascatambang; dan/atau
    8.Keselamatan Pertambangan
  • Konsultasi dan perencanaan di bidang:
    1.Penambangan
    2.Pengolahan dan Pemurnian.
 
Orang perseorangan selaku pemegang IUJP hanya dapat melakukan usaha jasa pertambangan pada kegiatan konsultasi dan/atau perencanaan.
 
Dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
 
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penggalian endapan Mineral aluvial kepada masyarakat melalui program kemitraan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 
Masyarakat sekitar tambang sebagaimana dimaksud diatas wajib memiliki IUJP yang diterbitkan oleh Gubernur.
 
Program kemitraan sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan pemegang IUJP. Program kemitraan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan ketentuan:
a. dilakukan pada wilayah yang telah ditentukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
b.dilakukan oleh koperasi atau perseorangan
c.tidak menggunakan tenaga kerja asing
d.tidak didasarkan pada transaksi jual beli Mineral aluvial hasil penggalian.
 
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi dengan metode tambang bawah tanah dapat menyerahkan pekerjaan pembuatan akses tunnel/shaft menuju vein ore/seam coal,penyaliran, dan peranginan kepada pemegang IUJP bidang konstruksi pertambangan subbidang penerowongan (tunneling)


PENGELOMPOKAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
Izin usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan menjadi:
A. IUP Eksplorasi;
B. IUPK Eksplorasi;
C. IUP Operasi Produksi;
D. IUPK Operasi Produksi;
E. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian
F. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
G. IUJP
 
Izin usaha di bidang pertambangan Mineral
dan Batubara dapat diberikan kepada:
a.Badan Usaha (BUMN, BUMD dan Badan Usaha Swasta)
b.Koperasi
c.Perseorangan (perusahaan firma,perusahaan komanditer/CV dan orang perseorangan)


DESKRIPSI USAHA & MASA BERLAKU

IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi meliputi tahapan kegiatan:

a.Penyelidikan Umum;
b.Eksplorasi; dan
c.Studi Kelayakan
 
IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama :
  • 8 (delapan) tahun untuk IUP Eksplorasi Mineral logam atau IUPK Eksplorasi Mineral logam;
  • 7 (tujuh) tahun, untuk:
    –  IUP Eksplorasi Batubara;
    –  IUP Eksplorasi Mineral bukan logam jenis tertentu; atau
    –  IUPK Eksplorasi Batubara;
  • 3 (tiga) tahun, untuk:
    –  IUP Eksplorasi Mineral bukan logam; atau
     – IUP Eksplorasi batuan

IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi meliputi tahapan kegiatan:

a.Konstruksi;
b.Penambangan;
c.Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan
d.Pengangkutan dan Penjualan
IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diberikan oleh:
a.Menteri, apabila kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dilakukan pada lintas daerah provinsi dan/atau lintas negara;
b.Gubernur, apabila kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dilakukan dalam 1 (satu) daerah provinsi.

IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu paling lama:

  • 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun untuk:
    1.IUP Operasi Produksi Mineral logam;
    2.IUP Operasi Produksi Batubara;
    3.IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam jenis tertentu;
    4.IUPK Operasi Produksi Mineral logam; atau
    5.IUPK Operasi Produksi Batubara
  • 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi Mineral bukan logam; atau
  • 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun untuk IUP Operasi Produksi batuan.

IUJP meliputi kegiatan:
  • Konsultasi, Perencanaan, dan Pelaksanaan di bidang:
    1.Penyelidikan Umum;
    2.Eksplorasi;
    3.Studi Kelayakan;
    4.Konstruksi pertambangan;
    5.Pengangkutan;
    6.Lingkungan pertambangan;
    7.Reklamasi dan pascatambang; dan/atau
    8.Keselamatan Pertambangan
  • Konsultasi dan perencanaan di bidang:
    1.Penambangan
    2.Pengolahan dan Pemurnian.
 IUJP diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 5 tahun setiap kali perpanjangan.

Untuk usaha penunjang yang sebelumnya terdapat di dalam SKT Minerba dan Tanda Registrasi, mencakup bidang sbb :

  1. Jasa Boga/Catering;
  2. Jasa Pengamanan;
  3. Layanan Kesehatan;
  4. Konstruksi Sipil;
  5.  Konstruksi Elektrik;
  6. Konstruksi Mekanikal;
  7. Konstruksi Telekomunikasi;
  8. Konstruksi Arsitektural;
  9. Pemasok Suku Cadang;
  10. Penyedia Tenaga kerja;
  11. Pemasok Peralatan Pertambangan;
  12. Pemeliharaan Peralatan Pertambangan;
  13. Penyewaan Peralatan Pertambangan;
  14. Pemasok Peralatan Penunjang Pertambangan;
  15. Pemeliharaan Peralatan Penunjang Pertambangan;
  16. Penyewaan Peralatan Penunjang Pertambangan;
  17. Jasa Transportasi Laut, Darat, Udara;
  18. Laboratorium Uji;
  19. Kalibrasi;
  20. Fabrikasi/Manufaktur;
  21. Tata Grahal Housekeeping;
  22. Pemasok dan Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran;
  23. Pengiriman Barang/Ekspedisi;
  24. Pemasok Bahan Kimia;
  25. Pemasok Bahan Kimia;
  26. Konsultasi Manajemen;
  27. Pemasok Material Konstruksi;
  28. Jasa Teknologi Informasi;
  29. Jasa Pengurusan Dokumen;
  30. Pemasok, Penyewaan, dan Pemeliharan Alat Pendingin;
  31. Pemasok Bahan Bakar dan Oli;
  32. Pemasok Bahan Peledak;
  33. Jasa Penyewaan Kapal;
  34. Jasa Inspeksi Komoditi Mineral dan Batubara (Draught Survey);
  35. Jasa Audit Independen;
  36. Jasa Asuransi;
  37. Jasa Pelatihan;
  38. Pemasok Alat-Alat Keselamatan Kerja;
  39. Jasa Pengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Tidak memerlukan Surat Keterangan Minerba atau Tanda Registrasi lagi.


Integrasi 7 izin dan rekomendasi dalam Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai rekomendasi dalam pengurusan perizinan di instansi lainnya.

Adapun keenam izin/rekomendasi yang diintegrasikan adalah :

(1) Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing;

(2) Perizinan persetujuan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk di dalamnya perubahan modal disetor dan ditempatkan;

(3) Perizinan persetujuan pembangunan fasilitas pengangkutan, penyimpanan atau penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak;

(4) Perizinan persetujuan mengajukan rencana pembangunan tempat penimbunan bahan bakar cair;

(5) Perizinan persetujuan melaksanakan peledakan tidur;

(6) Perizinan persetujuan sertifikat kelayakan penggunaan peralatan dan/atau sertifikat kelayakan penggunaan instalasi dari Kepala Inspektur Tambang; dan

(7) Perizinan persetujuan pengoperasian kapal keruk/isap.



PROSEDURAL PENGAJUAN PERMOHONAN  IUP ATAU IUJP
  1. Tentukan Kualifikasi Usaha.
  2. Tentukan Bidang & Subbidang yang akan didaftarkan ke Ditjen Minerba.
  3. Mengisi Formulir Permohonan.
  4. Membuat Surat Permohonan.
  5. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran data yang di tandatangani oleh Direktur.
  6. Submit dokumen kelengkapan persyaratan.

PERSYARATAN

 Detail Persyaratan hubungi kami :

hotline081297000265


Mau proses cepat dan mudah?
Kami membantu anda di setiap tahapan proses pengurusan IUP atau IUJP.
Kami bantu melengkapi dokument perusahaan anda.
dokument persyaratan skt
Langkah yang harus anda ambil adalah :
Tentukan bidang dan sub bidang IUP atau IUJP

( Hubungi kami agar dapat mengirimkan daftar bidang dan sub bidang lewat email )

Tentukan bidang dan sub bidang usaha anda dan minta quotation (surat penawaran) kepada kami.

Siapkan semua persyaratan yang dibutuhkan.

( Hubungi kami untuk membantu anda apabila ditemui kekurangan dokument persyaratan)

Hubungi kami untuk mengambil dokument anda.

Dokument anda siap kami proses.

IUP atau IUJP anda terbit.

garansi

Need Consultation ? Feel free to contact us !

hotline081297000265

081296820868

We are ready to help you…

contact us afita

CV AFITA CONSULTANT
GRIYA PERMATA BLOK B / 5 CIBUBUR – INDONESIA
TELP. 021 8225833 / 021 8202573
FAX. 021 8202573
http://afitaconsultant.co.id